Page 7 - Buku Petunjuk Update e-Faktur 4.0
P. 7

e-faktur versi 4.0                                                                    >>>>     7









               Kehadiran e-faktur merupakan salah satu          •   Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-
               upaya  untuk  mencegah  penyalahgunaan               04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis

               faktur pajak, seperti penerbitan faktur pajak        Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok
               oleh Wajib Pajak yang tidak berhak (bukan            Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan
               Pengusaha Kena Pajak (PKP)), terbitnya               Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
               faktur pajak fiktif, maupun munculnya faktur     •   Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-11/

               pajak ganda. Hal ini tentu saja akan menjadi         PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi
               beban administrasi yang begitu besar baik            Perpajakan  sebagaimana telah diubah
               bagi pihak DJP maupun bagi pihak PKP                 dengan Peraturan Direktur Jenderal
               sendiri.                                             Pajak Nomor PER-10/PJ/2020.




                  DASAR HUKUM                                       MANFAAT E-FAKTUR

               Secara umum dasar  hukum  penerbitan             Dari  sisi  penjual,  dapat  menikmati

               e-faktur adalah sebagai berikut:                 kemudahan antara lain:
                                                                •   tanda tangan basah digantikan dengan
               •   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983                 tanda tangan elektronik.
                  tentang   Pajak    Pertambahan     Nilai      •   mengurangi biaya kertas, biaya cetak,

                  Barang dan jasa dan Pajak Penjualan               dan biaya penyimpanan karena e-faktur
                  atas Barang Mewah sebagaimana telah               tidak harus dicetak.
                  diubah terakhir dengan Undang-Undang          •   memperoleh kemudahan dapat meminta
                  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmoni                nomor seri faktur pajak melalui laman

                  Peraturan Perpajakan.                             DJP sehingga tidak perlu lagi datang ke
               •   Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor              Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
                  PMK-18/PMK.03/2021 tentang Pelak-
                  sanaan Undang-Undang Nomor 11                 Dari sisi pembeli, antara lain:

                  Tahun 2020  Tentang Cipta  Kerja di           •   terlindungi dari penyalahgunaan faktur
                  Bidang    Pajak   Penghasilan,    Pajak           pajak yang tidak sah, karena dalam
                  Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan             dilengkapi dengan pengaman berupa
                  atas Barang Mewah, serta Ketentuan                QR code yang dapat diverifikasi dengan

                  Umum Perpajakan.                                  smartphone/HP.
               •   Peraturan Direktur Jenderal Pajak            •   memperoleh kepastian informasi jika
                  Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur               terdapat QR  Code  yang berbeda
                  Pajak sebagaimana telah diubah dengan             dengan cetakan faktur, karena faktur

                  PER-11/PJ/2022.                                   pajak tersebut dianggap tidak valid.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12